Jika Terus Ragu Soal Ahmadiyah, Umat Islam Tarik Dukungan dari SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diancam kehilangan pendukung dari kalangan umat Islam, apabila tetap bersikukuh tidak mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah.

"Saya menfatwakan kepada umat Islam, kalau SBY tidak mau mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah, tidak perlu dipilih lagi dalam pemilu mendatang, " tegas Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI) Habib Husein Al-Habsyi, disela aksi damai, di depan Istana, Jakarta, Senin (4/7).

Ia menilai, sikap 'abu-abu' atau keragu-raguan Presiden Yudhoyono dalam mengeluarkan setiap kebijakan terutama yang menyangkut kepentingan umat Islam.

"Bahkan dia memilih penasehat tentang Ahmadiyah yang sama sekali tidak mengerti tentang Islam. Saya minta kepada SBY, supaya bertindak arif dan bijaksana, saya melihat SBY soal Ahmadiyah dan maupun dalam soal-sola yang lain pakai ilmu abu-abu" katanya.

Habib Husein menegaskan, Ahmadiyah ini adalah skenario zionis Internasional, karenanya menjadi satu-satunya organisasi sekte yang tidak dilarang di Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen FUI M.Al-Khaththath. Yang mengingatkan Presiden yang diberi amanat untuk memimpin negara dan mengurusi rakyat yang mayoritas muslim, untuk betul-betul membela kehormatan Rasulullah SAW.

Korupsi di Indonesia Sudah Kronis

Korupsi di Indonesia dinilai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah dalam kondisi yang kronis dan membahayakan keberlangsungan bangsa dan Negara. Bahkan, ujarnya, wajah korupsi di negeri ini juga mengalami transformasi. Kalau dahulu korupsi terjadi sentralistik dan hanya tersebar di lingkungan kroni-kroni kekuasaan, saat ini korupsi mengikuti logika multipartai.

Oleh karena itu, dahulu korupsi terjadi pada hubungan kekuasaan, sedangkan sekarang langsung menusuk jantung politik. Penyakit korupsi bukan hanya di tubuh eksekutif tetapi juga legislatif.

Hal ini disampaikan dalam seminar Membangun Sistem Permberantasan Korupi yang Progresif, Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Antikorupsi di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (16/7).

Menurut Sultan, untuk memberantas korupsi, sistim yang digunakan juga harus mengedepankan keadilan masyarakat berbasis hati nurani.

Di sisi lain, pegiat partnership yang berkonsentrasi pada kampanye gerakan antikorupsi Dadang Tri Sasongko menyatakan perilaku korupsi di Indonesia sudah melembaga.

Sebab, korupsi bukan lagi hanya perilaku individual, melainkan juga bagian peraturan dan kebijakan publik, lembaga-lembaga negara yang konvensional tidak lagi bisa didayagunakan untuk memberantas korupsi, dan kuatnya sikap permisif masyarakat terhadap praktik korupsi.

Menurutnya, saat ini harus digencarkan perubahan di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Caranya antara lain dengan mengembangkan kompetensi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi dan membangun dan menguatkan transparansi dan akuntabilitas unit pidana khusus atau tindak pidana korupsi. Selain itu juga membangun pengawasan publik yang kuat. [ihsan/med/www.suara-islam.com]

Privatisasi, Jalan Pintas Mengisi Kocek APBN

Privatisasi perusahaan-perusahaan plat merah alias Badan Usaha milik Negara (BUMN) menjadi cara paling gampang bagi pemerintah men-dapatkan setoran untuk mengisi kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Privatisasi bagaikan wasiat yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah, sehingga hukumnya menjadi 'wajib' bagi setiap pengusaha di negeri ini.

Bahkan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk tim Tim Konsultasi Privatisasi BUMN berda-sarkan Surat Keputusan Presiden No.24/2001. Tim Konsultasi itu lah yang memberikan rekomendasi kepada Men-teri Keuangan mengenai, BUMN yang akan diprivatisasi dan perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi. Untuk memperlancar keingin-an pemerintah menjual aset-aset perusa-haan milik negara itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang-undang (UU) No.19/2003 tentang BUMN.

Pada 2007, pemerintah menargetkan setoran privatisasi (netto) sebesar Rp 3,3 triliun. Namun, hingga akhir tahun setoran privatisasi hanya tercapai Rp 3,09 triliun. Tahun ini setoran privatisasi ditargetkan sebesar Rp 1,5 triliun. Tapi beberapa waktu lalu pemerintah merevisi target itu menjadi hanya Rp500 miliar.

Untuk mendapatkan tambahan kocek APBN, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beberapa BUMN yang bakal diprivatisasi. BUMN yang diusulkan untuk diprivatisasi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Per-kebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya.

Selain itu Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (diren-canakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri (ada saham negara hampir 5 persen).

PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil memastikan rencana privatisasi terhadap 36 BUMN pada 2008 tetap berjalan meski harus menunggu persetujuan dari DPR RI yang hingga kini masih membahasnya. ”Semua persoalan privatisasi kita terus-kan, izin DPR juga kita teruskan,” katanya. ”Privatisasi untuk BUMN itu sendiri tetap, sebab kita perlu itu untuk mempercepat program restrukturisasi BUMN," tambah Sofyan.

Kepala Ekonom The Indonesia Eco-nomic Intelligence, Sunarsip menilai, meski rencana privatisasi itu mempunyai dasar hukum yang kuat dengan adanya UU No.19/2003, tapi privatisasi ber-potensi menimbulkan inkonsistensi. Bukan hanya, terhadap kebijakan restruk-turisasi BUMN yang direncanakan Ke-menterian BUMN sendiri maupun dengan kebijakan sektoralnya.

Sebagai contoh, pada tahun ini Kementerian BUMN berencana mela-kukan penawaran umum kedua (secon-dary offering) hingga 40 persen saham baru PT Kimia Farma Tbk, sekaligus mendivestasi maksimal 80,66 persen saham di PT Indofarma Tbk. Bila kebijakan ini dieksekusi, posisi kepemi-likan saham pemerintah di Kimia Farma tinggal 50 persen dan 0 persen di Indo-farma.

Pemerintah sepertinya berniat mele-pas kepemilikannya di kedua BUMN farmasi ini. Padahal, dalam Master Plan BUMN 2005 2009 dinyatakan bahwa untuk mendukung kebijakan sektor kesehatan dan bisa lebih berkompetisi di pasar global, pemerintah akan melakukan merger/konsolidasi PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma. Anehkan?

Konflik privatisasi

Menengok pengalaman privatisasi yang pernah dilakukan seharusnya peme-rintah bisa mengambil hikmah cukup banyak. Lihat saja kasus yang paling aktual dan tidak akan pernah dilupakan adalah penjualan murah PT. Indosat kepada Temasek Singapura. Bukan hanya membuat rugi pemerintah, kini penjualan Indosat justru menimbulkan persoalan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan telah terjadi per-saingan tidak sehat dalam industri telekomunikasi akibat kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel.

Kebijakan Menteri baru BUMN Sofyan Djalil yang akan membuka semua BUMN untuk publik dikhawatirkan akan menuai konflik. Apalagi menyangkut kekayaan negara dan hajat hidup orang banyak. Bahkan, privatisasi sampai sekarang belum menunjukkan kinerja yang baik, lemahnya sistem kontrol, landasan hukum yang multi interpretasi, kepen-tingan politik dan korupsi telah meng-akibatkan kebijakan privatisasi menjadi kontraproduktif. Tujuan privatisasi untuk meningkatkan kinerja BUMN justru di tengah perjalanan merugikan dan banyak menghasilkan konflik politik dan korupsi.

Seharusnya yang harus dipikirkan pemerintah adalah bukan melego aset negara ke asing, tapi justru menasio-nalisasi perusahaan-perusahaan asing. Selama ini sumberdaya alam Indonesia justru banyak dikeruk oleh mereka. Rakyatpun tinggal gigit jari. Apalagi kemudian justru memberikan jalan untuk asing untuk masuk dengan keluarnya Undang-undang Penanaman Modal yang baru. Dalam UU tersebut, pihak asing dibolehkan menguasai saham perusahaan dalam negeri hingga 95 persen.

Karena itu Ilham M. Wijaya, Direktur Eksekutif Property Research Institutes (PRI) menganggap, tujuan privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan untuk menutup defisit APBN. Tujuan ini, kurang strategis dan bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 33 yang mewajibkan pemerintah menjadikan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ilham menyatakan, rendahnya kinerja BUMN seharusnya bukan menjadi menjadi alasan pemerintah mempri-vatisasi. Meski harus diakui beberapa fakta menunjukkan pola birokrasi di BUMN sangat panjang, dari segi tranparasi dan akuntabilitas BUMN juga masih dipertanyakan. Namun demikian dia meminta, pemerintah bisa menahan hasrat swastanisasi ini dengan cara yang lebih mudah dan murah yaitu dengan restrukturisasi secara progresif dan reformatif.

Mansour Fakih dalam bukunya Bebas dari Neoliberalisme mengungkapkan, pemerintah sengaja membungkus priva-tisasi dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya, privatisasi perguruan tinggi negeri (PTN) dibungkus dengan istilah otonomi kampus, dan privatisasi BUMN dimaknai sebagai meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan pembungkusan istilah dan makna privatisasi ini adalah untuk mengelabui pandangan publik.

Padahal langkah-langkah kebijakan privatisasi di Indonesia justru merupakan titipan asing. Privatisasi juga menjadi bagian utama program penyesuaian struktural yang dilahirkan di Washington pada 1980. Karena itu privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan libera-lisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara kapitalis lainnya, serta para investor. Tujuan prog-ram-program politik ekonomi yang mereka usung adalah untuk menjaga kesinambungan penjajahan para kapitalis terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Bahkan dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bagaimana lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif terhadap permasalahan privatisasi di Indonesia. Sementara ADB dalam News Release yang berjudul Project Informa-tion: State-Owned Enterprise Gover-nance and Privatization Program tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia.

ADB menginginkan peningkatan par-tisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komer-sial. Jadi lembaga-lembaga keuangan kapitalis, negara-negara kapitalis, dan para kapitalis kalangan investor sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Sebaliknya rakyat Indonesia sangat tidak berkepen-tingan terhadap privatisasi.

Para kapitalis ini menginginkan peme-rintah Indonesia membuka ladang penja-rahan bagi mereka. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi yang mereka inginkan adalah merampok kekayaan Indonesia.

Padahal Syariat Islam melarang peja-bat negara mengambil suatu kebijakan dengan menyerahkan penanganan eko-nomi kepada para kapitalis ataupun dengan menggunakan standar-standar kapitalis karena selain bertentangan dengan konsep syariah juga membaha-yakan negara dan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan.” (HR Ahmad & Ibn Majah). [zulkifli/www.suara-islam.com]

Penduduk Miskin Indonesia Jadi 40,4 Juta Tahun 2009

Akibat tingginya inflasi karena kenaikan harga minyak dunia dan bahan pangan, INDEF memprediksi angka kemiskinan pada 2009 akan melonjak lima juta jiwa menjadi 40,4 juta jiwa atau naik 16,8 persen. Namun karena tahun itu Pemilu digelar, angka kemiskinan akan rawan dimanipulasi.

Ekonom INDEF, M Ikhsan Modjo, mengatakan, angka kemiskinan dalam prediksi INDEF dan pemerintah dari kuartal pertama 2007 ke kuartal pertama 2008 relatif sama. Saat itu kemiskinan turun dari 37,7 juta jiwa (16,58 persen) menjadi 35 juta jiwa (15,42 persen). Itu terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu cukup tinggi, 6,4 persen.

Namun tingkat inflasi 2008 ini diperkirakan akan jauh lebih tinggi daripada 2007. APBNP mematok inflasi 7,5 persen, namun hingga semester pertama inflasi versi pemerintah sudah mencapai 11,03 persen. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 2008 6,2 persen, sementara INDEF lebih konservatif dengan angka prediksi 5,85 persen.

''Kami perkirakan inflasi tahun ini akan mencapai 12,5 persen. Dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, kemiskinan 2009 akan melonjak drastis, bertambah lima juta jiwa,'' kata Ikhsan dalam diskusi yang digelar INDEF di Jakarta, Kamis (10/7).

Dia juga mengingatkan, prediksi INDEF itu bisa saja berbeda dengan angka resmi pemerintah karena tahun depan sudah digelar pemilu. ''Dengan memakai metodologi yang berbeda, perbedaan angka kemiskinan bisa sampai 1,5 persen,'' ujar dia.

Sementara itu, menurut Managing Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, dalam suatu pernyataan sebelumnya, mengatakan, meningginya jumlah angka kemiskinan ini merupakan salah satu hasil yang mengecewakan selama empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Menurutnya, kehidupan rakyat semakin sulit, daya beli merosot, pengangguran semakin tinggi, dan kemiskinan bertambah.

"Angka kemiskinan meningkat dari 36,1 juta orang (16,7%) pada 2004 menjadi 39,3 juta orang (17,8%) pada 2006, dan 37,17 juta orang (16,58%) pada 2007. Indikator makro ekonomi, baik tahunan maupun lima tahun, berada jauh di bawah target, Pertumbuhan ekonomi, misalnya, hanya 6,4% dalam APBN-P 2008, padahal ditargetkan 6,8% dalam APBN 2008.

Untuk mengerem laju pertambahan penduduk miskin, menurut Ketua Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Mahmud Thoha, dalam pernyataan sebelumnya mengatakan pemerintah seharusnya mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

“Penyerapan investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) terbukti rendah, karena itu ikutilah jejak Thailand yang bisa menjadi maju karena mengutamakan sektor UMKM-nya,” tegasnya.

Dijelaskannya, pemerintah bisa memenuhi target pertumbuhan ekonominya 6,5 persen pada 2007 dari UMKM, karena dengan pertumbuhan sebesar itu maka diperlukan rasio investasi terhadap PDB sekitar 30 persen.

“Jadi nilai PDB riil 2007 diperkirakan 1.967 triliun karena itu nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 590 triliun, padahal nilai realisasi PMDN dan PMA hingga Oktober 2006 baru mencapai Rp 55 triliun,” imbuhnya.

Gaung Ramadhan 1429 H VS Isu Pemilu 2009

Allahumma bariklana fii rajab wa sya’ban wa balighna Ramadhan

Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, Sya’ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan (HR. Ahmad dan Thabrani)

Persiapan Pemilu 2009 M (282 Hari Lagi)

Hajatan politik besar-besaran bangsa ini masih satu tahun lagi akan dilaksanakan, 282 hari lagi kalau mengutip situsnya Komisi Pemilihan Umum, namun kita telah disuguhkan pada persiapan dan penyambutan yang luar biasa meriah bagi para pemeran utama hajatan tersebut.

Partai-partai politik sudah menggerakan mesin-mesin politknya, di sana-sini kita sudah bisa melihat bendera-bendera partai politik berkibar di mana-mana, banyak. Para tokoh-tokoh partai memasang iklan mempromosikan diri dan partainya serta saling unjuk diri, menunjukkan siapa saja para pendukungnya di televisi, koran, dan bahkan mungkin radio, mulai mendekat lagi ke rakyat.

Persiapan Ramadhan 1429 H (65 Hari Lagi)

Namun kontras dengan persiapan bulan yang dimuliakan dalam Islam, bulan yang lebih baik dari seribu bulan, bulan Ramadhan. Bulan yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda,

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: Adalah Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa didalamnya; pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat; juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa." (HR Ahmad dan An-Nasa'i)

Rentang jarak pelaksanaan pemilu 2009 dan Ramadhan 1429 H sangatlah jauh berbeda, lalu, sudah seberapa meriah pula kita mempersiapkan diri tuk menyambutnya..?

Penghargaan seseorang terhadap sesuatu mencerminkan urgensi hal tersebut.

Bukankah kita akan bersiap jauh-jauh hari sebelumnya jika tahu bahwa akan ada sebuah hal besar yang kan hadir mengisi/mempengaruhi hidup kita..? Jika akan ada presiden yang akan bertamu ke rumah kita..? Jika akan ada ujian yang kan mempengaruhi kelanjutan masa depan pendidikan atau pekerjaan kita..? Sudah sebaik apa penghargaan kita terhadap bulan Ramadhan dibandingkan dengan pemuliaan kita terhadap hal-hal lain..? Inilah bulan yang harusnya kaum muslimin agungkan, dan sudah seberapa besar pemaknaan kita terhadap bulan Ramadhan ini..?

Mari sama-sama kita tengok ulang diri kita masing-masing. Jangan malu kalau memang baru sebatas ucapan di lidah kelu sebentuk pengagungan terhadap Ramadhan, namun ternyata hati ini tetap dingin membeku dalam mempersiapkannya.

Astagfirullah...

Pria Berpistol di Monas Ternyata Memang Massa AKKBB

Teka-teki siapa pria berpistol dengan kostum AKKBB dalam rusuh Monas, Ahad (1/6) akhirnya terkuak. Dia adalah Brigadir Kepala Iskandar, anggota polisi Polres Metro Tangerang. Iskandar telah ditangkap satuan provoost polisi di kediamannya di Tangerang dan kini masih dalam penyidikan.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Bripka Iskandar saat ikut aksi AKKBB di Monas bukan dalam rangka tugas kepolisian, namun inisiatif pribadi. “Dia mengantar mertua, isteri, dan anak karena diundang Ahmadiyah, ” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, di Mabes Polri Jakarta (23/6).

Saat ditanya apakah itu berarti Iskandar seorang pengikut aliran sesat Ahmadiyah? Abubakar mengelak, “Kita masih teliti. Masih dalam pemeriksaan provoost.” Namun Abubakar menambahkan bahwa mertua, isteri, dan anaknya memang ikut aliran sesat Ahmadiyah.

Walau AKKBB mengaku Bripka Iskandar bukan anggotanya, tapi sudah jelas keikutsertaan Iskandar dalam demo provokatif AKKBB di Monas awal Juni lalu adalah bagian dari massa AKKBB. Sebab, jika bukan anggota, mengapa Iskandar dibiarkan ikut, malah ikut mengenakan pita merah tanda anggota AKKBB di lengan kiri. Seharusnya, korlap demo AKKBB mengusir Iskandar jika Iskandar memang bukan bagian dari massa AKKBB.

Sebab itu, Polri seharusnya lebih serius dan lebih adil dalam menangani kasus rusuh Monas ini. Habib Rizieq harus dibebaskan karena tidak bersalah demi hukum. Dan yang harus diseret ke dalam penjara adalah aktor-aktor intelektual AKKBB baik yang berada di lapangan maupun yang menskenariokan bentrok, karena mereka memang menginginkan rusuh dalam aksi tersebut.

Kelompok Ahmadiyah juga harus ditangkap agar bisa diperiksa secara intensif mengapa dalam aksi di Monas awal Juni lalu tersebut melakukan provokasi dengan mendekati kelompok umat Islam di mana FPI ada di sana, padahal itu bukan jalur aksi unjuk rasa AKKBB. Kita tunggu keberanian Polri untuk bersikap adil dalam membongkar kasus rusuh Monas, sebab jika tidak, jangan salahkan jika umat Islam bertindak sendiri menegakkan keadilan agama Allah SWT ini dalam kasus tersebut.(rz)

Menuju 2009: Partai Islam dan Negara

Lebih kurang setahun lagi bangsa Indonesia akan kembali menggelar pemilihan umum untuk memilih anggota badan legislatif dan eksekutif, anggota DPR dan Presiden serta wakilnya. Saat ini sudah banyak partai politik yang kembali mendekati rakyat dan menawarkan janji-janji muluknya yang kita tahu biasanya akan segera pupus setelah mereka berkuasa.

Bukan rahasia umum lagi jika rakyat banyak hanyalah sebagai komoditas politik, yang didekati, digadang-gadang, dibujuk-bujuk, diberi berbagai bingkisan dan uang, hanya sekali dalam lima tahun, setelah itu terlupakan.

Sekali dalam lima tahun rakyat dijanjikan akan berubah nasibnya menjadi lebih baik, namun pada kenyatannya, yang berubah nasibnya menjadi lebih baik hanyalah mereka yang berhasil ‘menipu’ rakyat. Nasib rakyat sama saja dari hari ke hari, tetap hidup dalam kubangan lumpur penderitaan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, banyak pengurus partai yang tadinya pengangguran, kini berubah hidupnya seratus delapan puluh derajat menjadi makmur dan sejahtera. Kerja hanya lima tahun, tidak berprestasi, dan setelah itu menikmati uang pesangon seumur hidup. Ini semua berasal dari uang rakyat yang diperoleh rakyat dengan susah payah, bercucuran keringat, bahkan hingga mengeluarkan darah dan airmata.

Bagaimana kiprah partai Islam dan kenyataan di depan mata yang demikian menyedihkan ini? Apakah partai Islam berhasil survive dan tetap komit dengan nilai-nilai Islam yang berpihak kepada al-haq dan sangat memusuhi kebathilan? Mampukah partai Islam menghancurkan kezaliman dan memberikan cahaya pengharapan kepada rakyat? Dengan kata lain, mampukah partai Islam sungguh-sungguh memperjuangkan nasib umat dan menjadikan umat sebagai asset, bukan sebagai kuda tunggangan yang dimanfaatkan tiap lima tahun sekali demi syahwat kekuasaan segelintir orang di dalamnya dengan berkedok sebagai dakwah?

Dalam laporan khusus, eramuslim.com tertarik untuk mengulas semua ini tanpa berpretensi apa pun. Kami akan mengulas sejumlah partai Islam di beberapa negara seperti Turki, Aljazair, Mesir, Lebanon, Malaysia, dan lainnya. Kami hanya bermaksud agar kita semua mengetahui sepak terjang partai-partai Islam di berbagai negara tersebut, bagaimana mereka mengelola dan merekrut kader-kadernya, bagaimana mereka memperjuangkan dakwah Islam di negerinya, dan sebagainya. Mudah-mudahan, sajian berseri dari Kami ini bisa untuk dijadikan cermin atau pembanding.

Partai Islam di Turki

Untuk yang pertama Kami akan mengajak Anda semua menengok Turki, sebuah negeri Islam yang berada di dua benua, Eropa dan Asia. Turki memiliki sejarah Islam yang gilang gemilang, bahkan Kekhalifahan Islam pernah bersinar secara amat terang di negeri ini. Dan secara amat mengagetkan, ketika kekhalifahan Turki berakhir akibat konspirasi Yahudi Internasional dan seorang Yahudi dari DUmamah bernama Mustafa Kemal naik menjadi penguasa negeri tersebut, Islam secara cepat dihabiskan. Jilbab dilarang, bahkan adzan pun harus menggunakan bahasa Turki.

Ada kalimat bijak yang mengatakan, “Sebuah mutiara akan tetap bersinar dengan indah berkilauan, walau dibenamkan ke dalam Lumpur yang paling pekat sekali pun, ” maka demikianlah Islam di Turki. Walau penguasa Yahudi tersebut berupaya mati-matian menghancurkan Islam, namun Allah SWT tetap memelihara Islam di Turki sehingga Islam tidak pernah benar-benar habis di negeri itu.

Bahkan secara perlahan namun pasti, Partai Islam menggeliat dan dalam pemilihan umum tahun 2007 berhasil mendudukan seorang kadernya sebagai orang nomor satu di Turki. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Mustafa Kemal!

Bahkan baru-baru ini, lewat sebuah referendum, jilbab diperbolehkan kembali berkibar. Partai Islam di Turki merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji.